Kenapa Sih Guru Itu Harus Dibayar Murah?
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya panjang, menyakitkan, dan jujur saja: memalukan. Menurut saya, salah satu kesalahan arah paling mendasar yang dimiliki Indonesia sejak lama adalah cara kita memandang dan menghargai guru. Dan ini bukan masalah baru. Akar persoalannya bisa ditarik jauh ke belakang, bahkan sejak era Orde Baru..
Di masa Presiden Soeharto, ada satu istilah yang sangat populer dan sampai hari ini masih kita dengar: guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kedengarannya mulia. Heroik. Tapi di balik kalimat manis itu, tersimpan pesan yang sangat problematik: guru seolah-olah tidak pantas menuntut imbalan yang layak. Jasanya dianggap cukup dibalas dengan “kehormatan”, bukan dengan gaji yang manusiawi..
Narasi itu diwariskan lintas generasi, dan dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Fakta di lapangan sangat pahit. Masih banyak guru honorer di Indonesia yang digaji Rp300.000–Rp500.000 per bulan. Angka itu bahkan tidak mendekati UMR, apalagi cukup untuk hidup layak. Padahal mereka mengajar anak-anak kita, membentuk cara berpikir, nilai, dan masa depan bangsa..
Saya sering bertanya dalam hati: bagaimana mungkin bangsa yang ingin maju justru menekan orang-orang yang membangun fondasi kemajuannya? Bangsa besar, menurut saya, adalah bangsa yang menghargai profesionalitas secara adil. Mau itu guru, petugas kebersihan, satpam, perawat, dokter—semuanya berhak atas penghidupan yang layak. Penghargaan terhadap kerja profesional memang mahal, tapi dampaknya jauh lebih mahal jika kita mengabaikannya..
Ada satu istilah dalam dunia manajemen: you pay peanuts, you get monkeys. Kalau kita membayar dengan “kacang”, jangan heran kalau hasilnya juga seadanya. Kalau kita ingin guru-guru yang fokus mengajar, terus belajar, dan mencetak murid-murid yang cerdas dan berkarakter, maka guru harus dibayar layak. Bukan diminta berkorban terus-menerus atas nama pengabdian..
Coba kita tengok negara tetangga. Di Singapura, guru adalah profesi bergengsi. Gajinya kompetitif, proses seleksinya ketat, dan kesejahteraannya dijaga. Di Malaysia, guru honorer pun tidak dibiarkan hidup dalam kondisi ekstrem seperti di Indonesia. Di negara-negara maju—Eropa, Australia, Amerika—gaji guru tidak pernah terpaut jauh dari gaji anggota parlemen. Kalau pun berbeda, selisihnya tidak jomplang puluhan kali..
Bandingkan dengan Indonesia. Jumlah guru honorer kita sangat besar, jutaan orang, dan banyak yang hidup di bawah standar kelayakan. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mengangkat mereka dengan skema gaji layak, kebutuhan dananya sebenarnya tidak mustahil. Bahkan, jika dibandingkan dengan anggaran program besar seperti Makan Bergizi Gratis, angka untuk menyejahterakan guru itu relatif kecil—tapi dampaknya luar biasa besar dan jangka panjang..
Yang terasa ironis adalah ketimpangan penghargaan. Kita melihat direktur BUMN yang perusahaannya merugi tetap menerima gaji dan bonus besar. Kita melihat anggota DPR dengan kinerja yang sering dipertanyakan, target legislasi yang tak tercapai, tapi penghasilannya bisa lebih dari 20–30 kali gaji guru. Ini bukan sekadar soal angka, ini soal rasa keadilan..
Di negara-negara yang sistemnya sehat, penghargaan terhadap profesi itu proporsional. Guru tidak diposisikan jauh di bawah politisi. Karena mereka paham, tanpa guru yang kuat, politisi pintar pun tidak akan pernah lahir. Di Indonesia, justru yang terjadi sebaliknya: guru diminta ikhlas, sementara elite hidup sangat nyaman..
Harapan saya di tahun 2026 ini sederhana tapi penting: semoga pemerintah benar-benar melihat isu gaji guru sebagai masalah struktural yang harus diselesaikan, bukan sekadar ditambal. Karena selama guru kita dibayar murah, jangan heran kalau kualitas pendidikan stagnan. Dan selama pendidikan stagnan, mimpi Indonesia menjadi negara maju akan terus tertunda..
Bangsa besar bukan bangsa yang paling banyak jargon, tapi bangsa yang menghargai orang-orang yang mendidik generasinya. Dan selama guru masih harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup, kita semua punya pekerjaan rumah yang belum selesai..
EPW 2/1/2026
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya panjang, menyakitkan, dan jujur saja: memalukan. Menurut saya, salah satu kesalahan arah paling mendasar yang dimiliki Indonesia sejak lama adalah cara kita memandang dan menghargai guru. Dan ini bukan masalah baru. Akar persoalannya bisa ditarik jauh ke belakang, bahkan sejak era Orde Baru..
Di masa Presiden Soeharto, ada satu istilah yang sangat populer dan sampai hari ini masih kita dengar: guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kedengarannya mulia. Heroik. Tapi di balik kalimat manis itu, tersimpan pesan yang sangat problematik: guru seolah-olah tidak pantas menuntut imbalan yang layak. Jasanya dianggap cukup dibalas dengan “kehormatan”, bukan dengan gaji yang manusiawi..
Narasi itu diwariskan lintas generasi, dan dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Fakta di lapangan sangat pahit. Masih banyak guru honorer di Indonesia yang digaji Rp300.000–Rp500.000 per bulan. Angka itu bahkan tidak mendekati UMR, apalagi cukup untuk hidup layak. Padahal mereka mengajar anak-anak kita, membentuk cara berpikir, nilai, dan masa depan bangsa..
Saya sering bertanya dalam hati: bagaimana mungkin bangsa yang ingin maju justru menekan orang-orang yang membangun fondasi kemajuannya? Bangsa besar, menurut saya, adalah bangsa yang menghargai profesionalitas secara adil. Mau itu guru, petugas kebersihan, satpam, perawat, dokter—semuanya berhak atas penghidupan yang layak. Penghargaan terhadap kerja profesional memang mahal, tapi dampaknya jauh lebih mahal jika kita mengabaikannya..
Ada satu istilah dalam dunia manajemen: you pay peanuts, you get monkeys. Kalau kita membayar dengan “kacang”, jangan heran kalau hasilnya juga seadanya. Kalau kita ingin guru-guru yang fokus mengajar, terus belajar, dan mencetak murid-murid yang cerdas dan berkarakter, maka guru harus dibayar layak. Bukan diminta berkorban terus-menerus atas nama pengabdian..
Coba kita tengok negara tetangga. Di Singapura, guru adalah profesi bergengsi. Gajinya kompetitif, proses seleksinya ketat, dan kesejahteraannya dijaga. Di Malaysia, guru honorer pun tidak dibiarkan hidup dalam kondisi ekstrem seperti di Indonesia. Di negara-negara maju—Eropa, Australia, Amerika—gaji guru tidak pernah terpaut jauh dari gaji anggota parlemen. Kalau pun berbeda, selisihnya tidak jomplang puluhan kali..
Bandingkan dengan Indonesia. Jumlah guru honorer kita sangat besar, jutaan orang, dan banyak yang hidup di bawah standar kelayakan. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mengangkat mereka dengan skema gaji layak, kebutuhan dananya sebenarnya tidak mustahil. Bahkan, jika dibandingkan dengan anggaran program besar seperti Makan Bergizi Gratis, angka untuk menyejahterakan guru itu relatif kecil—tapi dampaknya luar biasa besar dan jangka panjang..
Yang terasa ironis adalah ketimpangan penghargaan. Kita melihat direktur BUMN yang perusahaannya merugi tetap menerima gaji dan bonus besar. Kita melihat anggota DPR dengan kinerja yang sering dipertanyakan, target legislasi yang tak tercapai, tapi penghasilannya bisa lebih dari 20–30 kali gaji guru. Ini bukan sekadar soal angka, ini soal rasa keadilan..
Di negara-negara yang sistemnya sehat, penghargaan terhadap profesi itu proporsional. Guru tidak diposisikan jauh di bawah politisi. Karena mereka paham, tanpa guru yang kuat, politisi pintar pun tidak akan pernah lahir. Di Indonesia, justru yang terjadi sebaliknya: guru diminta ikhlas, sementara elite hidup sangat nyaman..
Harapan saya di tahun 2026 ini sederhana tapi penting: semoga pemerintah benar-benar melihat isu gaji guru sebagai masalah struktural yang harus diselesaikan, bukan sekadar ditambal. Karena selama guru kita dibayar murah, jangan heran kalau kualitas pendidikan stagnan. Dan selama pendidikan stagnan, mimpi Indonesia menjadi negara maju akan terus tertunda..
Bangsa besar bukan bangsa yang paling banyak jargon, tapi bangsa yang menghargai orang-orang yang mendidik generasinya. Dan selama guru masih harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup, kita semua punya pekerjaan rumah yang belum selesai..
EPW 2/1/2026
